Jokowi Dan Pembangunannya Di Akhir Februari

Jokowi Dan Pembangunannya Di Akhir Februari

daftarpresidendunia.web.id Pembangunannya selama bulan ini berakhir dengan penuh keberhasilan.Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokiowi Dan Pembangunannya Di Akhir Februari.Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Dan Pembangunannya Di Akhir Februari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap optimis pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) bakal rampung 2024 mendatang, meskipun Internal Rate of Return (IRR) nya hanya sebesar 8 persen saja.”Kami harap 2024 bisa selesai, meskipun IRR nya 8 persen kalau dicek. Tapi kalau IRR nya harus tinggi 12 persen nanti nggak dimulai-mulai (pembangunannya),” ujar Jokowi usai meninjau ruas Tol Pekanbaru-Dumai, Jumat (20/02/2020).Adapun, IRR ialah indikator tingkat efisiensi suatu investasi. Suatu proyek/investasi dapat dilakukan apabila laju pengembaliannya (rate of return) lebih besar daripada laju pengembalian apabila melakukan investasi di tempat lain (bunga deposito bank, reksadana dan lain-lain).Umumnya, IRR yang baik mencapai angka 2 digit, misalnya diatas 12 persen. Faktor penentu tingginya IRR juga beragam, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat lalu lintas harian rata-rata (LHR). Jika ingin mencapai IRR diatas 12 persen, maka LHRnya minimal harus di atas 20 ribu kendaraan.Jokowi menambahkan, jika Tol Trans Sumatera rampung, maka tingkat daya saing Indonesia akan naik karena pergerakan manusia dan barang jauh lebih cepat.

“Kita harap ini bisa jadi lebih cepat. Arus logistik, arus orang, arus barang jadi cepat sehingga competitiveness index jadi lebih baik, nanti kan kelihatan,” imbuhnya.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pembangunan ruas tol Pekanbaru-Dumai selesai akhir April 2020. Rampungnya ruas tersebut akan membawa dampak yang siginifikan terutama meningkatkan arus manusia dan barang, dari Pekanbaru ke Dumai dan sebaliknya.Betapa tidak, waktu tempuh Pekanbaru-Dumai yang biasanya 4-5 jam atau 6-7 jam pulang pergi bisa ditempuh 1,5 jam-2 jam saja atau 2-3 jam pulang pergi.”Kalau dulu 4-5 jam, sekarang jadi 1,5 jam-2 jam,” ujarnya di Pekanbaru, Jumat (21/02/2020).Lebih lanjut, Jokowi menyatakan jika seluruh Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) rampung, maka tingkat daya saing Indonesia akan semakin baik karena pergerakan manusia dan barang jadi jauh lebih cepat.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, ruas tol Pekanbaru-Dumai ditargetkan bisa selesai April 2020 dan bisa dipakai sebelum Lebaran 2020.Secara keseluruhan, realisasi konstruksi ruas tol ini sudah mencapai 87-88 persen dengan progress pembebasan lahan sudah 99 persen. “Insya Allah April selesai, jadi akan bisa dilewati saat lebaran,” tutur Basuki.Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya meresmikan rehabilitas dan renovasi gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 3 Pekanbaru, Riau, Jumat (21/02/2020). MTsN 3 Pekanbaru menjadi satu dari 164 sekolah di Pekanbaru yang telah direhabilitasi pemerintah.Jokowi mengatakan, perbaikan ini perlu karena tujuan jangka panjang pemerintah adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), yang mana harus dibarengi dengan infrastruktur penunjang yang memadai.

“Saya tadi cek di sekolah (MTsN 3 Pekanbaru), ada toilet yang standarnya sudah minimal, saya cek airnya juga bagus. Karena 5 tahun ke depan kita ingin SDM dikembangkan, kalau nggak ada sarana dan prasarana nggak akan tercapai,” tuturnya kepada wartawan.Pembangunan juga, menurut Jokowi, harus dilakukan secara keseluruhan dan tidak bisa ditunda-tunda. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong percepatan rehabilitasi sekolah yang belum memadai.”Saya harap ini menjadi langkah awal dan pemerintah bisa terus melakukan rehabilitasi di sekolah lain,” ujar Kepala MTsN 3 Pekanbaru, Darusman.Adapun, pada tahun 2019 pemerintah berhasil melakukan renovasi terhadap 1.671 sekolah dan madrasah, baik dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Untuk di Provinsi Riau sendiri, ada 164 sekolah yang telah direhabilitasi.

MTsN 3 Pekanbaru kini telah memiliki 28 ruang kelas, 3 laboratorium komputer, laboratorium IPA, laboratorium Bahasa, ruang pembinaan kompetisi sains dan ruang Bimbingan Konseling.Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyayangkan besarnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank. Dia menuturkan pada Oktober hingga November 2019 tercatat ada Rp 220 triliun dana daerah yang disimpan di bank.”Perlu saya ingatkan, di Oktober, November 2019 lalu uang yang ada di bank-bank daerah di mana APBD disimpan masih pada angka Rp 220 triliun,” kata Jokowi dalam Rakornas Investasi di Hotel Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Kamis (20/2/2020).Dia mengakui bahwa hingga akhir 2019, jumlah anggaran yang mengendap di bank-bank daerah berkurang menjadi Rp 110 triliun. Namun, tetap saja jumlah itu dinilai tergolong besar sebab masih ada Rp 110 triliun lagi yang masih mengendap di bank.

“Masih angka yang besar Rp 110 triliun ini. Kalau itu bisa dihabiskan, beredar di masyarakat ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi kesejahteraan,” jelas Jokowi.Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi tak ingin lagi ada anggaran yang mengendap di 2020.”Kalau itu bisa digunakan dan beredar di masyarakat, ini akan memengaruhi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di daerah itu,” tuturnya”Bupati, wali kota harus tegas dengan ini, jangan sampai dinas keuangannya menyimpan uang sebanyak ini. Jangan ulangi lagi di tahun 2020,” sambung Jokowi.Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan fasilitas produksi rayon dan benang terintegrasi PT Asia Pacific Rayon. Fasilitas produksi atau pabrik tersebut diketahui merupakan yang terbesar di Indonesia.

Baca Juga : Jokowi Dan Reshuffle Kabinet Presidennya

“Di sini ada nursery, persemaian pembibitan, yang kapasitasnya 300 juta bibit. Saya tanya, di mana di dunia yang memiliki persemaian sebesar yang ada di sini, di Kabupaten Pelalawan? Saya kaget terus terang dengan jumlah yang begitu besar,” kata Jokowi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan Riau, Jumat (21/2/2020).Fasilitas produksi tersebut dibangun dengan nilai investasi keseluruhan Rp 15,5 triliun dan dapat memproduksi kurang lebih 240.000 ton serat rayon per tahunnya.Sementara untuk produksi benang sebagai bahan baku industri garmen, fasilitas tersebut mampu memproduksi sebanyak 10.000 ton per tahunnya. Ke depan, kapasitas produksi akan terus meningkat hingga mencapai 600.000 ton per tahun.Jokowi mengapresiasi investasi yang ditanamkan di Kabupaten Pelalawan, Riau ini. Selain menyediakan peluang kerja dan kesempatan usaha bagi industri tekstil kecil dan menengah, investasi yang dilakukan tersebut akan menjadi pendorong ekonomi daerah dan nasional.

“Sekitar 77 persen tumbuhnya ekonomi itu sangat bergantung pada dunia usaha dan swasta. Oleh sebab itu, saya menyambut baik investasi yang telah dilakukan oleh Asia Pacific Rayon di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau,” ujar dia dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.Terlebih, di tengah kelesuan ekonomi global, negara-negara saat ini berlomba mendatangkan dan merealisasikan investasi. Negara-negara yang cepat, utamanya cepat berbenah untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha, ialah negara yang pada akhirnya dapat memenangkan kompetisi tersebut.”Sekarang ini semua negara saling berebut yang namanya investasi. Kenapa diributkan semua negara? Karena yang namanya peredaran uang di sebuah negara, akan semakin baik pertumbuhan ekonomi dan akan semakin baik kesejahteraan masyarakatnya,” jelas Jokowi.Untuk diketahui, dalam rangkaian acara peresmian tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menandatangani prasasti peresmian dan secara simbolis melepas kontainer berisi serat rayon. Nantinya, serat rayon itu akan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri di Jawa Tengah dan diekspor menuju Turki.Jokowi juga meninjau lokasi pusat pembibitan PT Riau Andalan Pulp and Paper yang berada di area fasilitas produksi tersebut.Dalam kesempatan ini, dia didampingi Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Riau Syamsuar.

Jokowi Dan Reshuffle Kabinet Presidennya

Jokowi Dan Reshuffle Kabinet Presidennya

daftarpresidendunia.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokowi Dan Reshuffle Kabinet Presidennya. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Dan Reshuffle Kabinet Presidennya

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman membantah isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Adapun isu itu pertama kali digulirkan salah satu relawan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi Dede Budhyarto dalam akun twitternya.”Tidak ada rencana reshuffle,” ucap Fadjroel saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2020).Menurut dia, Jokowi mempersilahkan para menterinya dalam melaksanakan setiap program kerjanya. Meski begitu, Jokowi tetap rutin mengevaluasi rencana kerja mereka.

“Semua menteri dipersilakan melaksanakan rencana kerjanya, dan presiden memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing,” jelasnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menggelar pertemuan dengan para relawannya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 18 Februari 2020.Kepada para relawannya yang telah membantunya di Pilpres 2019 lalu itu, Jokowi disebut menyampaikan bahwa akan ada reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.Salah satu relawan Jokowi, Dede menuturkan bahwa Presiden akan mengganti menteri-menteri yang dinilai kinerjanya tidak bagus. Meski begitu, Dede tak menyebutkan siapa saja menteri tersebut.

“Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi. Eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan,” tulis Dede, Jumat (21/2/2020).Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menggelar pertemuan dengan para relawannya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 18 Februari 2020. Kepada para relawannya yang telah membantu di Pilpres 2019 lalu, Jokowidisebut menyampaikan bahwa akan ada reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.Adapun isu reshufflekabinet pertama kali diucapkan salah satu pendukung Jokowi, Dede Budhyarto dalam akun twitternya, Jumat (21/2/2020). Dede membeberkan hasil pertemuan para pendukung dengan Jokowi.Dia menuturkan bahwa Jokowi akan mengganti menteri-menteri yang dinilai kinerjanya tidak bagus. Meski begitu, Dede tak menyebutkan siapa saja menteri yang akan diganti.

“Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi. Eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan,” tulis Dede.Saat dihubungi Liputan6.com lewat sambungan telepon, Dede tak mau berkomentar soal cuitannya itu. Dia mengaku sedang sakit.”Maaf ya saya sedang sakit, tidak bisa menjawab. Maaf ya,” ucap Dede saat dihubungi.Namun, hingga kini juga belum ada respons terkait isu reshuffle kabinet.Akademisi Andi Syafrani mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo pertimbangkan menteri yang kerap keluarkan pernyataan kontrovesial untuk direshuffle.

Baca Juga : Putin Siap Bantu China Kalahkan Corona

“Nah menteri yang seperti ini (kontroversial) ini, saya kira tidak sesuai dengan kriteria awal yang diinginkan oleh Jokowi,” tegas dia di The Maj Senayan,Jakarta, Sabtu, (22/2).Ia menilai bahwa menteri yang di cap kontroversial oleh masyarakat, ialah yang kerap mengeluarkan pernyataan atau tindakan yang dapat memicu pro kontra ditataran masyarakat.Hal ini tentu bersebrangan, dengan visi misi Presiden Jokowi yang kerap mengarahkan bawahannya untuk fokus bekerja dan berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di publik.

“Jokowi inginnya kerja, kerja, kerja,” tutup dia.Perlu diketahui, isu reshuffle atau pergantian menteri kabinet Jokowi tengah santer beredar. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman membantah isu reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Adapun isu itu pertama kali diucapkan oleh salah satu pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Dede Budhyarto dalam akun twitternya.

“Tidak ada rencana reshuffle,” ucap Fadjroel saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2020).Menurut dia, Jokowi mempersilakan para menterinya dalam melaksanakan setiap program kerjanya. Meski begitu, Jokowi tetap rutin mengevaluasi rencana kerja mereka.”Semua menteri dipersilakan melaksanakan rencana kerjanya, dan presiden memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja masing-masing,” jelasnya.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut menggelar pertemuan dengan para relawannya di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa 18 Februari 2020.

Kepada para relawannya yang telah membantunya di Pilpres 2019 lalu itu, Jokowi disebut menyampaikan bahwa akan ada reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.Dede menuturkan bahwa Jokowi akan mengganti menteri-menteri yang dinilai kinerjanya tidak bagus. Meski begitu, Dede tak menyebutkan siapa saja menteri tersebut.”Pengen cerita hasil pertemuan dengan Presiden @jokowi. Eh pulang dari Istana Bogor malah sakit. Intinya bakal ada resafel tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya ndak bagus klen bakalan dicukupkan,” tulis Dede, Jumat (21/2/2020).

Staff Khusus Presiden Apresiasi Kebijakan Kapolri

Staff Khusus Presiden Apresiasi Kebijakan Kapolri

daftarpresidendunia.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Staff Khusus Presiden Apresiasi Kebijakan Kapolri. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Staff Khusus Presiden Apresiasi Kebijakan Kapolri

Staf Khusus Presiden Angkie Yustia mengapresiasi Kapolri Jenderal Idham Azis yang memberikan kesempatan kepada 11 anggota Polri yang difabel untuk melanjutkan pendidikan mereka. Dia berharap apa yang dilakukan oleh Polri ini dapat diikuti oleh lembaga-lembaga permerintahan lain.

“Tentu ini sangat bagus, kami mengapresiasi inisiatif kepolisian, dalam hal ini Kapolri Jenderal Idham Azis dalam memberi kesempatan kepada 11 anggota Polri yang difabel akibat menjalankan tugasnya untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini merupakan wujud penghargaan kepolisian kepada setiap anggotanya yang mengalami musibah saat dalam operasi penugasan,” kata Angkie, Kamis (6/2/2020).

Pendiri Thisable Enterprise ini berharap apa yang telah dilakukan Polri dapat menjadi teladan yang baik bagi lembaga lain untuk melakukan hal serupa.

“Harus jadi teladan bagi kelembagaan lain. Kepedulian negara terhadap warganya harus terus dilakukan dengan tidak membedakan kondisi fisik dalam mendapatkan kesempatan bekerja dan berkarya,” ujar Angkie.

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Gufroni Sakaril menyatakan, pemberian kesempatan kepada 11 anggota Polri yang difabel akibat menjalankan tugas merupakan komitmen dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang sama memperoleh pendidikan dan karier di institusi Polri.

Gufroni juga berharap, apa yang dilakukan Kapolri menjadi contoh bagi Kementerian dan Lembaga lainnya untuk melakukan hal yang sama, agar penyandang disabilitas punya kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri maupun karier.

Baca Juga : Presiden China Kerja Sama Dengan Raja Salman Perihal Corona

Seperti diberitakan sebelumnya, Mabes Polri memberikan kesempatan kepada 11 anggota Polri penyandang disabilitas mengikuti Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Sebanyak 11 anggota Polri tersebut melakukan tes kesempatan jasmani di lapangan Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Rabu (5/2/2020).

“Ini adalah wujud penghargaan Kapolri Jenderal Idham Azis selaku pimpinan Polri dalam memberikan reward kepada anggota yang telah berjasa melaksanakan tugas Kepolisian dengan mengorbankan jiwa raganya,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono.

Penghargaan ini merupakan kali pertama diberikan kepada anggota Polri yang mengalami disabilitas karena menjalankan tugas negara

Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS

Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS

daftarpresidendunia.web.idPada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman menyebut 660 WNI yang yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) belum dipastikan diterima lagi di Indonesia. Pemerintah akan melakukan rapat terbatas bersama sejumlah kementerian sebelum mengambil keputusan.”Presiden Jokowi akan mendengarkan pendepat sejumlah kementerian terkait sebelum mengambil sikap,” katanya di Padang, Jumat (7/2/2020).

Fadjroel mengatakan hal itu saat menghadiri salah satu rangkaian kegiatan Festival Cap Go Meh 2020 di Kota Padang, Sumatera Barat.Menurut juru bicara presiden, 660 orang tersebut saat ini berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Apapun keputusan nantinya kepentingan nasional merupakan prioritas Jokowi.

Secara pribadi, lanjutnya, presiden tidak setuju mereka diterima kembali di Indonesia karena secara hukum ada Undang-undang yang mengatur yakni Nomor 12 Tahun 2006. Namun keputusan akan diambil setelah rapat terbatas.Diketahui terdapat sejumlah WNI yang melakukan tindakan simbolis dengan membakar paspor saat bergabung dengan ISIS.

Baca Juga : Kim Pecat Menlu

“Kemudian di antara 660 orang itu juga ada yang sudah menjadi tentara di wilayah timur tengah, tentu mereka yang menjadi tentara ini tidak bisa diterima lagi,” jelasnya.Mereka tidak bisa disebut eks-ISIS, kata dia, karena ISIS ini kalah perang. Lalu karena kekalahan tersebut WNI yang bergabung dengan organisasi itu ingin kembali ke Indonesia.

“Bukan eks-ISIS itu, mereka kalah perang dan ingin pulang ke negara ini,” sebutnya.Fadjroel menambahkan presiden perlu mendapat masukan dari berbagai sumber, bukan hanya Kementerian Luar Negeri terkait perlindungan WNI di luar negeri, tapi juga dari BNPT dan BIN supaya dapat keputusan yang tepat.”Iya Pak Jokowi akan mengeluarkan keputusan setelah rapat terbatas dalam waktu dekat,” ucapnya.

Jokowi Kuras Kantong Tebal Turis Di Labuan Bajo

Jokowi Kuras Kantong Tebal Turis Di Labuan Bajo

daftarpresidendunia.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokowi Kuras Kantong Tebal Turis Di Labuan Bajo. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Kuras Kantong Tebal Turis Di Labuan Bajo

Presiden Joko Widodo menekankan bahwa kawasan Labuan Bajo ditargetkan untuk wisatawan berkantong tebal. Jokowi mengingatkan penataan kawasan Labuan Bajo harus disesuaikan dengan target pasar tersebut. Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat bersama sejumlah jajarannya di Hotel Plataran Komodo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Senin (20/1/2020). “Kita memang ingin agar segmen pasar wisatawan yang hadir di sini adalah yang pengeluarannya lebih besar dari wisatawan kebanyakan. Dan oleh sebab itu kita perlu sekali melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapian, kebersihan, kenyamanan, dan keamanan bagi para wisatawan,” ujar Presiden seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana

Menurut Presiden, ada 5 zona yang harus ditata di Labuan Bajo. Kelimanya adalah Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta di zona Kampung Ujung. “Lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah yang menjadi generator penggerak pembangunan kawasan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo,” katanya.

Baca Juga : Puncak Waringin Jadi Destinasi Wisata Jokowi Di NTT

Kedua, berkaitan dengan infrastruktur, Presiden ingin agar awal tahun ini landasan pacu dan terminal bandara segera dimulai. Ia pun berharap lalu lintas atau traffic di bandara tersebut bisa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan. “Karena memang pengelolanya saya lihat memiliki kemampuan, memiliki jaringan yang baik dalam rangka mendatangkan wisatawan ke Labuan Bajo,” imbuhnya.

Ketiga, berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia (SDM), Presiden menghendaki agar masyarakat lokal turut dilibatkan dan menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan. Oleh karena itu, Presiden meminta agar SDM lokal segera ditingkatkan keahlian dan kompetensinya, serta disesuaikan dengan kebutuhan industri pariwisata yang ingin dikerjakan.

Puncak Waringin Jadi Destinasi Wisata Jokowi Di NTT

Puncak Waringin Jadi Destinasi Wisata Jokowi Di NTT

daftarpresidendunia.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Puncak Waringin Jadi Destinasi Wisata Jokowi Di NTT. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Puncak Waringin Jadi Destinasi Wisata Jokowi Di NTT

Saat berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencoba Puncak Waringin. Tempat itu rencananya akan menjadi destinasi wisata baru yang berada di kawasan Labuhan Bajo, NTT. Puncak Waringin adalah tempat memamerkan barang kerajinan sekaligus creative hub dari kesenian lokal Labuan Bajo, yang terdiri dari bangunan utama seluas 350 meter persegi. Di mana bangunan ini mempunya dua lantai yaitu lantai pertama untuk lounge dan lantai kedua untuk pusat cenderamata dan viewing deck. “Saya kira semuanya masih dalam progres yang tepat waktu. Ini juga nanti (Puncak) Waringin ini akan menjadi creative hub, di mana usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah progres-nya akan disajikan di sini,” kata Presiden Jokowi di Labuhan Bajo, NTT, Senin (20/1/2020) seperti dikutip dari Antara.

Untuk pelaksanaan pembangunan sendiri, tahap satu sudah berlangsung pada Juli-Desember 2019 dengan menelan biaya Rp9,3 miliar. Sedangkan untuk pembangunan tahap dua rencananya akan dimulai pada Maret 2020 dengan bangunan komersil seluas 525 meter persegi juga berlantai dua dengan lantai pertama untuk kios dan lantai kedua untuk area tenun. Nantinya Puncak Waringin juga akan punya ruang terbuka publik seluas 1.700 meter persegi yang dilengkapi dengan amplitheater dan area parkis seluas 235 meter persegi, estimasi anggaran mencapai Rp 22 miliar. “Di sini juga akan ada training-training kegiatan pariwisata dan usaha mikro. Saya kira dalam semua hal harus kita injeksi dan berikan training agar kemasan bisa ditingkatkan,” ujarnya.Menurut Jokowi, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Labuan Bajo, pemerintah akan menyewa konsultan.

Baca Juga : Labuan Bajo Akan Dirombak Jokowi

“Kita akan sewa yang memang bagiannya meng-upgrade sumber daya manusia, baik untuk misalnya untuk budaya buang sampah, budaya ramah terhadap turis, semua nanti akan ada training seperti itu, termasuk tentu saja ini yang namanya creative hub Waringin juga arahnya akan ke sana juga,” ungkapnya. Jokowi mengakui dengan geliat perbaikan Labuhan Bajo, banyak investor baru yang berminat masuk. “Ada investor baru, ada yang dari domestik, ada yang dari asing, ada juga dari Uni Emirat Arab (UEA) sana,” lanjutnya.

Untuk sejumlah masalah, kata Jokowi, termasuk sengketa lahan juga harus segera diselesaikan. “Sengketa lahan tanyakan ke gubernur dan bupati,” kata Jokowi. “Nanti kita bereskan,” sambut Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Sementara itu, salah satu arsitek tempat tersebut, Yori Antar mengatakan, creative hub akan menjadi lokasi riset wisata. “Nanti akan menjadi tempat bagaimana membuat produk-produk yang bisa diperjualbelikan baik indoor maupun outdoor, ini kan tempat jual souvenir, nah creative hub akan jadi semacam tempat riset yang bisa menghasilkan produk-produk wisatanya,” katanya.

Labuan Bajo Akan Dirombak Jokowi

Labuan Bajo Akan Dirombak Jokowi

daftarpresidendunia.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Labuan Bajo Akan Dirombak Jokowi. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Labuan Bajo Akan Dirombak Jokowi

Presiden Joko Widodo ingin melakukan pengembangan destinasi wisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Satu di antaranya adalah penataan lima zona di area Labuan Bajo. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menggelar rapat bersama sejumlah jajaran di Hotel Plataran Komodo, Labuan Bajo, Senin (20/1/2020). “Lima zona yang harus ditata di Labuan Bajo yakni Bukit Pramuka, Kampung Air, pelabuhan peti kemas dan dermaga penumpang, Kawasan Marina, serta di zona Kampung Ujung,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis dari Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi NTT, Senin.

Menurut Jokowi, lima zona ini akan menjadi ruang publik yang tidak terputus, yang menghadirkan sebuah lanskap yang indah. Lima zona itu juga akan menjadi generator penggerak pembangunan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo. Selain itu, Jokowi menginginkan agar segmen pasar wisatawan yang hadir di Labuan Bajo adalah wisatawan yang melakukan belanja dan transaksi lebih besar dari wisatawan biasa di tempat lain. “Karena itu, kita perlu melakukan integrasi baik yang berkaitan dengan kerapihan, kebersihan, kenyamanan dan keamanan bagi para wisatawan,” tutur Jokowi.

Baca Juga : Jokowi Jadi Visioner Dari Sandiaga

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu mengatakan, Presiden Jokowi akan mengikuti sejumlah kegiatan selama dua hari di Labuan Bajo. Beberapa kegiatan yakni, meresmikan Hotel Marina Bay di Pelabuhan Labuan Bajo. Kemudian, mengunjungi Puncak Waringin serta meninjau lokasi pelabuhan Waekelambu. Selanjutnya, pada hari terakhir, Jokowi direncanakan akan menyerahan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat Manggarai Barat.

Jokowi Jadi Visioner Dari Sandiaga

Jokowi Jadi Visioner Dari Sandiaga

daftarpresidendunia.web.id Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokowi Jadi Visioner Dari Sandiaga. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Jadi Visioner Dari Sandiaga

Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai isyarat Presiden Joko Widodo kepada Sandiaga Uno soal kandidat kuat pada Pilpres 2024 akan berdampak bagi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu. Hendri mengatakan, isyarat Presiden Joko Widodo tersebut merupakan bentuk peringatan kepada Sandiaga untuk lebih hati-hati dalam menentukan langkah. “Pertama hati-hati pilih ‘gerbong’ itu penting, nah karena yang berkuasa Pak Jokowi, diharapkan dia bisa satu gerbong sama Pak Jokowi nantinya,” ujar Hendri, Senin (20/1/2020). “Terus kemudian yang kedua hati-hati memilih siapa nanti pasangannya, tentu saja pasangan yang juga di-endorse oleh Pak Jokowi,” tambahnya.

Hendri menyebut, peringatan tersebut akan menjadi “kurungan politik” bagi Sandiaga Uno, karena kedepannya Sandiaga akan sulit bergerak. “Makna hati-hati ini sebetulnya, walaupun ini meng-endorse Sandiaga Uno, tapi juga sekaligus menjadi kurungan politik buat Sandiaga, karena makna hati-hati ini membuat dia akan sulit lagi bergerak, dia tidak mudah lagi bergerak, karena sudah diwanti-wanti sama Pak Jokowi itu,” kata Hendri. Selain itu, Hendri juga berpendapat bahwa kader PDI-P yang berpeluang maju 2024 bisa saja didorong oleh Presiden Jokowi untuk bersama-sama maju dengan Sandiaga Uno. “Ada beberapa kader PDI-P yang berpeluang maju 2024. Ada Puan Maharani, Susi Pudjiastuti, Budi Gunawan, Gibran, terus ada Tito Karnavian,” tutur Hendri. “Semuanya itu bisa saja didorong oleh Pak Jokowi untuk bersama-sama maju dengan Sandiaga Uno gitu. Misalnya Susi-Sandiuno atau misalkan Sandi-Puan, kan bisa jadi itu,” tambah Hendri.

Baca Juga :Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi memberikan isyarat kepada mantan rivalnya pada Pilpres 2019, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.Isyarat itu diberikan Jokowi saat meresmikan pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Raffles, Jakarta, Rabu (15/1/2020). Mulanya, Jokowi berseloroh bahwa ada kader Hipmi yang hadir dalam acara tersebut akan menjadi kandidat capres pada Pilpres 2024. Namun, Jokowi tak menyebutkan nama. Mantan Gubernur DKI itu hanya memberikan isyarat bahwa calon kuat penggantinya sebagai presiden ialah yang barusan berdiri. Ketika itu, hanya Sandiaga yang baru saja berdiri saat Jokowi berpidato. Jokowi juga mengaku hanya mengenal satu mantan Ketua Umum Hipmi, yaitu Sandiaga Uno yang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2019.

Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN

Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN

daftarpresidendunia.web.id Presiden Indonesia Jokowi Melakukan persetujuan terhadap pembentukan asuransi terhadap BUMN. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN.Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hari ini Presiden Joko Widodo akan menandatangani pembentukan holding asuransi. Ini merupakan langkah awal pemberian kepastian pengembalian pendanaan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya.”Nah di situ mungkin ada kira-kira Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun per tahun,” kata Erick di Jakarta, Senin (23/12).Erick mengaku solusi dari masalah ini harus dilakukan bertahap. Tidak bisa dilakukan sekaligus. Pembentukan holding asuransi adalah upaya menyehatkan perusahaan asuransi ini.Pembentukan holding asuransi ini kata Erick sebagai langkah awal mengatasi masalah yang ada di perusahaan asuransi negara. Akan ada langkah-langkah lainnya yang bakal dilakukan pemerintah sebagai solusi kepada para nasabah berupa kepastian pengembalian dana.”Karena walau bagaimana ini uang publik, uang rakyat,” ujarnya.Erick memastikan akan ada langkah-langkah lanjutan dari sisi korporasi. Hanya saja dia belum mau membeberkan untuk menghindari salah persepsi di ruang publik.Rencananya proses holding asuransi ini akan memakan waktu satu sampai dua bulan. Tujuannya ada pergerakan uang masuk (cash flow) lebih dulu. Cara ini sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi.”Apakah itu jadi bagian dari skenario pemerintah kan tidak, itu oknum,” kata Erick.

Industri Asuransi Bisa jadi Sumber Pembiayaan Infrastruktur Jangka Panjang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mendorong agar pertumbuhan industri asuransi di Tanah Air dapat lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan sektor tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur.”Asuransi itu jadi salah satu penopang industri keuangan kita. Karena dengan makin banyak dana tersedia itu akan makin banyak juga dana untuk membangun pembangunan Indonesia termasuk infrastruktur,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Baca Juga : Gas Terus Kim Luncurkan Rudal Roket

Lucky mengakui sejauh ini memang pertumbuhan industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia masih sangat minim.Oleh karena itu, untum mendorong pertumbuhan asuransi pihaknya akan melakukan edukasi secara meluas. Dengan demikian, diharapkan tingkat kesadaran beransuransi di masyarakat akan semakin tinggi.”Gerak kita bersama adalah, bagaimana kita membangkitkan lagi, menambah lebih banyak lagi pembeli asuransi,” katanya.”Jadi itu pekerjaan rumah kita bersama baik bagi pemerintah, otoritas jasa keuangan, termasuk masyarakat. Jadi program edukasi, program membangkitkan kesadaran untuk berasuransi itu jadi penting,” sambungnya.Selain melakukan edukasi, upaya yang dilakukan pihaknya dalam mendorong pertumbuhan industri ini adalah dengan cara memberikan insentif fiskal. Kendati begitu, pihaknya masih ingin mengkaji terlebih dahulu apa-apa saja yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat.”Kita membuat peraturan yang lebih relaksasi, termasuk insentif fiskal. Memang belum ditentukan insentif apa, tapi itu diusulkan oleh forum, karena mau kita kaji dulu,” pungkasnya.

Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

daftarpresidendunia.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Berbekal politik akomodasi, Jokowi punya koalisi gemuk demi membentuk satu pemerintahan tanpa oposisi.Jokowi mengangkat 34 menteri dan 12 wakil menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Berbeda dari susunan awal Kabinet Kerja, kali ini Jokowi mengakomodasi berbagai pihak, bahkan dari oposisi, yakni Partai Gerindra.Susunan awal Kabinet Kerja hanya melibatkan satu orang dari oposisi, yakni Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada Pilpres 2014, PPP masih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.Lukman dipilih bukan hanya karena posisinya sebagai kader partai, tetapi juga berdasarkan latar belakang sebagai anggota Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia.Jokowi juga memberikan jatah kabinet kepada relawan, yakni sebagai wakil menteri. Ketua relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie diangkat menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada 25 Oktober 2019.

Awalnya, oposisi, seperti Partai Gerindra misalnya, rajin mengkritik pemerintahan Jokowi. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden 2019-2024, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menyerukan agar masyarakat memboikot pemerintahan Jokowi. Namun tiba-tiba dia bungkam setelah partainya mendapat dua jatah menteri.Kritik lantas datang dari organ relawan Jokowi bernama Projo. Mereka tak terima jika oposisi mendapat bangku di kabinet. Padahal, selama ini, menurut Projo, relawan yang berjuang keras memenangkan Jokowi. Mereka pun mewacanakan akan membubarkan diri.

Politik Akomodasi Redam Kritik
Politik akomodasi ala Jokowi bukan hal baru. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Sekretaris Gabungan (Sekgab) partai koalisi. SBY berharap Sekgab ini bisa memudahkan koordinasi antara partai koalisi seperti Demokrat, PAN, Golkar, PKB, PPP, dan PKS. Bedanya, SBY tidak mengakomodasi oposisi seperti PDI-P. Dampaknya, kebijakan SBY menaikan BBM selalu mendapat perlawanan dari PDI-P.

Politik akomodasi dilakukan untuk merangkul kaum minoritas. Arend d’Angremond Lijphart, ilmuwan politik asal Belanda, memperkenalkan teori akomodasi yang prinsipnya adalah pembagian jatah kekuasaan melalui buku Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice (2008). bagi Lijphart, demokrasi konsosiasional (consociational democracy) memungkinkan negara bisa tetap stabil dengan “koalisi raksasa”.Dengan sistem politik seperti ini, Belanda bisa membentuk pemerintahan yang merangkul semua pihak. Di Belanda, mayoritas pihak yang bertikai adalah kelompok agama; kaum Kalvinis, Katolik Roma, kaum sosialis, dan kaum sekuler. Konsep Lijphart ini, menurut Britannica berjalan dari 1917-1967.Pilihan ini didasarkan pada manajemen kehidupan bersama di Belanda yang disebut “pilarisasi” (verzuiling). Dalam pilarisasi, masyarakat terbagi-bagi berdasarkan agama atau aliran politik. Tiap agama atau aliran politik ini melahirkan pranata sosialnya sendiri-sendiri. Orang Kristen akan membaca koran Kristen, orang Katolik akan dididik di sekolah Katolik, dan seterusnya.

Lijphart memandang perlu ada beberapa unsur penting agar konsosiasional bisa tercapai. Antara lain, harus ada “kartel elite” yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kaumnya, termasuk turunannya. Elite politik juga harus punya kesadaran bahwa kisruh politik tidak bisa diselesaikan tanpa kompromi.Para elite politik menyadari bahwa ketika semua kelompok ini saling bertikai, maka tidak akan ada yang untung. Akhirnya semua sepakat untuk bekerja sama.“Demokrasi konsosiasional berarti pemerintahan dirancang oleh kartel elite mengubah demokrasi dengan budaya politik yang terpecah-belah menuju demokrasi yang stabil,” tulis Lijphart (2008, hlm. 31).

Profesor Universitas Leiden, Rudy B. Andeweg dan Galen A. Irwin dalam Dutch Governments and Politics (1993) mencatat ada beberapa sebab konsosionalisme terhenti di Belanda. Di antara penyebabnya adalah hilangnya kepercayaan pada Gereja Katolik dan tiga golongan lainnya. Pada 1970, 243 pastor meninggalkan gereja dan hanya 48 pastor baru yang dilantik. Akibatnya, banyak kelompok kecil di bawahnya yang membentuk grup sendiri, bahkan partai politik.”Pada akhirnya, pilarisasi tak lagi didorong oleh para elite,” catat Andeweg dan Irwin.Dalam konteks Jokowi, konsosiasionalisme digunakan untuk meredam konflik yang terjadi setelah Pilpres 2019. Setelah kemenangan Jokowi-Ma’ruf, kubu Prabowo-Sandiaga yang menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Dampak tudingan itu adalah demonstrasi berujung kerusuhan selama 21-22 Mei 2019 merespon hasil pemilu di Badan Pengawas Pemilu. Kejadian itu menewaskan setidaknya 10 orang.

Belum selesai kerusuhan tersebut diinvestigasi, demonstrasi besar-besaran kembali merebak di sejumlah kota dengan tajuk #ReformasiDikorupsi. Masyarakat sipil menuntut agar RKUHP dan revisi UU KPK tak disahkan.Meski sebagian besar hanya menolak UU KPK dan RKUHP, tapi media sosial seperti twitter ramai dengan tagar #TurunkanJokowi. Dalam salah satu aksi di Makassar 23 September 2019, salah satu poin tuntutan pun adalah Jokowi harus lengser. Pada kondisi politik yang tidak stabil, konsosasionalisme menjadi penting. Dalam teorinya, jika elite sudah berkompromi, maka golongan di bawahnya akan mengikuti.

Baca Juga : Jokowi Presiden Terbaik Asia Australia

Jika konsosionalisme Lijphart berpijak pada kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang, seperti suku, ras, agama, dan antar-golongan, pemerintahan hari ini sebenarnya tidak berusaha mengakomodasi itu alih-alih sekadar meredam konflik dengan merangkul oposisi politik, Partai Gerindra. Di sisi lain, segala perbedaan kultural itu memang tidak melulu diterjemahkan sebagai kemunculan partai-partai baru di luar yang kini dominan.Hanya saja, politik elite memang cenderung lebih adem belakangan ini. Dengan bergabungnya Gerindra, sebagian protes elit politik pada Jokowi telah sirna. Amien Rais yang terkenal vokal mengkritik Jokowi kini juga mulai nampak menahan diri.

“Kabinet ini menurut saya jangan dikritik dulu. Jadi berikanlah [waktu] ya tiga bulan sampai satu semester. Jangan belum apa-apa dikatakan ini kabinet yang tidak profesional, kabinet carut marut, kabinet yang membuat banyak problem,” kata Amien di Masjid Jami Kota Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam.Ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dulu ramai mengkritik Jokowi juga tak banyak berkomentar ketika Prabowo ditunjuk sebagai menteri. Padahal, sebelumnya mereka mati-matian berusaha agar Jokowi tak lagi jadi presiden.

1 2 3