Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

daftarpresidendunia.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Berbekal politik akomodasi, Jokowi punya koalisi gemuk demi membentuk satu pemerintahan tanpa oposisi.Jokowi mengangkat 34 menteri dan 12 wakil menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Berbeda dari susunan awal Kabinet Kerja, kali ini Jokowi mengakomodasi berbagai pihak, bahkan dari oposisi, yakni Partai Gerindra.Susunan awal Kabinet Kerja hanya melibatkan satu orang dari oposisi, yakni Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada Pilpres 2014, PPP masih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.Lukman dipilih bukan hanya karena posisinya sebagai kader partai, tetapi juga berdasarkan latar belakang sebagai anggota Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia.Jokowi juga memberikan jatah kabinet kepada relawan, yakni sebagai wakil menteri. Ketua relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie diangkat menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada 25 Oktober 2019.

Awalnya, oposisi, seperti Partai Gerindra misalnya, rajin mengkritik pemerintahan Jokowi. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden 2019-2024, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menyerukan agar masyarakat memboikot pemerintahan Jokowi. Namun tiba-tiba dia bungkam setelah partainya mendapat dua jatah menteri.Kritik lantas datang dari organ relawan Jokowi bernama Projo. Mereka tak terima jika oposisi mendapat bangku di kabinet. Padahal, selama ini, menurut Projo, relawan yang berjuang keras memenangkan Jokowi. Mereka pun mewacanakan akan membubarkan diri.

Politik Akomodasi Redam Kritik
Politik akomodasi ala Jokowi bukan hal baru. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Sekretaris Gabungan (Sekgab) partai koalisi. SBY berharap Sekgab ini bisa memudahkan koordinasi antara partai koalisi seperti Demokrat, PAN, Golkar, PKB, PPP, dan PKS. Bedanya, SBY tidak mengakomodasi oposisi seperti PDI-P. Dampaknya, kebijakan SBY menaikan BBM selalu mendapat perlawanan dari PDI-P.

Politik akomodasi dilakukan untuk merangkul kaum minoritas. Arend d’Angremond Lijphart, ilmuwan politik asal Belanda, memperkenalkan teori akomodasi yang prinsipnya adalah pembagian jatah kekuasaan melalui buku Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice (2008). bagi Lijphart, demokrasi konsosiasional (consociational democracy) memungkinkan negara bisa tetap stabil dengan “koalisi raksasa”.Dengan sistem politik seperti ini, Belanda bisa membentuk pemerintahan yang merangkul semua pihak. Di Belanda, mayoritas pihak yang bertikai adalah kelompok agama; kaum Kalvinis, Katolik Roma, kaum sosialis, dan kaum sekuler. Konsep Lijphart ini, menurut Britannica berjalan dari 1917-1967.Pilihan ini didasarkan pada manajemen kehidupan bersama di Belanda yang disebut “pilarisasi” (verzuiling). Dalam pilarisasi, masyarakat terbagi-bagi berdasarkan agama atau aliran politik. Tiap agama atau aliran politik ini melahirkan pranata sosialnya sendiri-sendiri. Orang Kristen akan membaca koran Kristen, orang Katolik akan dididik di sekolah Katolik, dan seterusnya.

Lijphart memandang perlu ada beberapa unsur penting agar konsosiasional bisa tercapai. Antara lain, harus ada “kartel elite” yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kaumnya, termasuk turunannya. Elite politik juga harus punya kesadaran bahwa kisruh politik tidak bisa diselesaikan tanpa kompromi.Para elite politik menyadari bahwa ketika semua kelompok ini saling bertikai, maka tidak akan ada yang untung. Akhirnya semua sepakat untuk bekerja sama.“Demokrasi konsosiasional berarti pemerintahan dirancang oleh kartel elite mengubah demokrasi dengan budaya politik yang terpecah-belah menuju demokrasi yang stabil,” tulis Lijphart (2008, hlm. 31).

Profesor Universitas Leiden, Rudy B. Andeweg dan Galen A. Irwin dalam Dutch Governments and Politics (1993) mencatat ada beberapa sebab konsosionalisme terhenti di Belanda. Di antara penyebabnya adalah hilangnya kepercayaan pada Gereja Katolik dan tiga golongan lainnya. Pada 1970, 243 pastor meninggalkan gereja dan hanya 48 pastor baru yang dilantik. Akibatnya, banyak kelompok kecil di bawahnya yang membentuk grup sendiri, bahkan partai politik.”Pada akhirnya, pilarisasi tak lagi didorong oleh para elite,” catat Andeweg dan Irwin.Dalam konteks Jokowi, konsosiasionalisme digunakan untuk meredam konflik yang terjadi setelah Pilpres 2019. Setelah kemenangan Jokowi-Ma’ruf, kubu Prabowo-Sandiaga yang menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Dampak tudingan itu adalah demonstrasi berujung kerusuhan selama 21-22 Mei 2019 merespon hasil pemilu di Badan Pengawas Pemilu. Kejadian itu menewaskan setidaknya 10 orang.

Belum selesai kerusuhan tersebut diinvestigasi, demonstrasi besar-besaran kembali merebak di sejumlah kota dengan tajuk #ReformasiDikorupsi. Masyarakat sipil menuntut agar RKUHP dan revisi UU KPK tak disahkan.Meski sebagian besar hanya menolak UU KPK dan RKUHP, tapi media sosial seperti twitter ramai dengan tagar #TurunkanJokowi. Dalam salah satu aksi di Makassar 23 September 2019, salah satu poin tuntutan pun adalah Jokowi harus lengser. Pada kondisi politik yang tidak stabil, konsosasionalisme menjadi penting. Dalam teorinya, jika elite sudah berkompromi, maka golongan di bawahnya akan mengikuti.

Baca Juga : Jokowi Presiden Terbaik Asia Australia

Jika konsosionalisme Lijphart berpijak pada kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang, seperti suku, ras, agama, dan antar-golongan, pemerintahan hari ini sebenarnya tidak berusaha mengakomodasi itu alih-alih sekadar meredam konflik dengan merangkul oposisi politik, Partai Gerindra. Di sisi lain, segala perbedaan kultural itu memang tidak melulu diterjemahkan sebagai kemunculan partai-partai baru di luar yang kini dominan.Hanya saja, politik elite memang cenderung lebih adem belakangan ini. Dengan bergabungnya Gerindra, sebagian protes elit politik pada Jokowi telah sirna. Amien Rais yang terkenal vokal mengkritik Jokowi kini juga mulai nampak menahan diri.

“Kabinet ini menurut saya jangan dikritik dulu. Jadi berikanlah [waktu] ya tiga bulan sampai satu semester. Jangan belum apa-apa dikatakan ini kabinet yang tidak profesional, kabinet carut marut, kabinet yang membuat banyak problem,” kata Amien di Masjid Jami Kota Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam.Ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dulu ramai mengkritik Jokowi juga tak banyak berkomentar ketika Prabowo ditunjuk sebagai menteri. Padahal, sebelumnya mereka mati-matian berusaha agar Jokowi tak lagi jadi presiden.