Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS

Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS

daftarpresidendunia.web.idPada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS. Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Dan Pemulangan WNI Atas Dasar ISIS

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rahman menyebut 660 WNI yang yang bergabung dengan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) belum dipastikan diterima lagi di Indonesia. Pemerintah akan melakukan rapat terbatas bersama sejumlah kementerian sebelum mengambil keputusan.”Presiden Jokowi akan mendengarkan pendepat sejumlah kementerian terkait sebelum mengambil sikap,” katanya di Padang, Jumat (7/2/2020).

Fadjroel mengatakan hal itu saat menghadiri salah satu rangkaian kegiatan Festival Cap Go Meh 2020 di Kota Padang, Sumatera Barat.Menurut juru bicara presiden, 660 orang tersebut saat ini berada di sejumlah wilayah di Timur Tengah. Apapun keputusan nantinya kepentingan nasional merupakan prioritas Jokowi.

Secara pribadi, lanjutnya, presiden tidak setuju mereka diterima kembali di Indonesia karena secara hukum ada Undang-undang yang mengatur yakni Nomor 12 Tahun 2006. Namun keputusan akan diambil setelah rapat terbatas.Diketahui terdapat sejumlah WNI yang melakukan tindakan simbolis dengan membakar paspor saat bergabung dengan ISIS.

Baca Juga : Kim Pecat Menlu

“Kemudian di antara 660 orang itu juga ada yang sudah menjadi tentara di wilayah timur tengah, tentu mereka yang menjadi tentara ini tidak bisa diterima lagi,” jelasnya.Mereka tidak bisa disebut eks-ISIS, kata dia, karena ISIS ini kalah perang. Lalu karena kekalahan tersebut WNI yang bergabung dengan organisasi itu ingin kembali ke Indonesia.

“Bukan eks-ISIS itu, mereka kalah perang dan ingin pulang ke negara ini,” sebutnya.Fadjroel menambahkan presiden perlu mendapat masukan dari berbagai sumber, bukan hanya Kementerian Luar Negeri terkait perlindungan WNI di luar negeri, tapi juga dari BNPT dan BIN supaya dapat keputusan yang tepat.”Iya Pak Jokowi akan mengeluarkan keputusan setelah rapat terbatas dalam waktu dekat,” ucapnya.

Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN

Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN

daftarpresidendunia.web.id Presiden Indonesia Jokowi Melakukan persetujuan terhadap pembentukan asuransi terhadap BUMN. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa artikel yang berkaitan tentang pembahasan mengenai Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN.Berikut ini akan kami berikan beberapa ulasan dan pembahasan yang berkaitan mengenai Jokowi Setujui Pembentukan Asuransi BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan hari ini Presiden Joko Widodo akan menandatangani pembentukan holding asuransi. Ini merupakan langkah awal pemberian kepastian pengembalian pendanaan bagi nasabah PT Asuransi Jiwasraya.”Nah di situ mungkin ada kira-kira Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun per tahun,” kata Erick di Jakarta, Senin (23/12).Erick mengaku solusi dari masalah ini harus dilakukan bertahap. Tidak bisa dilakukan sekaligus. Pembentukan holding asuransi adalah upaya menyehatkan perusahaan asuransi ini.Pembentukan holding asuransi ini kata Erick sebagai langkah awal mengatasi masalah yang ada di perusahaan asuransi negara. Akan ada langkah-langkah lainnya yang bakal dilakukan pemerintah sebagai solusi kepada para nasabah berupa kepastian pengembalian dana.”Karena walau bagaimana ini uang publik, uang rakyat,” ujarnya.Erick memastikan akan ada langkah-langkah lanjutan dari sisi korporasi. Hanya saja dia belum mau membeberkan untuk menghindari salah persepsi di ruang publik.Rencananya proses holding asuransi ini akan memakan waktu satu sampai dua bulan. Tujuannya ada pergerakan uang masuk (cash flow) lebih dulu. Cara ini sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi.”Apakah itu jadi bagian dari skenario pemerintah kan tidak, itu oknum,” kata Erick.

Industri Asuransi Bisa jadi Sumber Pembiayaan Infrastruktur Jangka Panjang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya mendorong agar pertumbuhan industri asuransi di Tanah Air dapat lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan sektor tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan jangka panjang dalam pembangunan infrastruktur.”Asuransi itu jadi salah satu penopang industri keuangan kita. Karena dengan makin banyak dana tersedia itu akan makin banyak juga dana untuk membangun pembangunan Indonesia termasuk infrastruktur,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Baca Juga : Gas Terus Kim Luncurkan Rudal Roket

Lucky mengakui sejauh ini memang pertumbuhan industri asuransi di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia masih sangat minim.Oleh karena itu, untum mendorong pertumbuhan asuransi pihaknya akan melakukan edukasi secara meluas. Dengan demikian, diharapkan tingkat kesadaran beransuransi di masyarakat akan semakin tinggi.”Gerak kita bersama adalah, bagaimana kita membangkitkan lagi, menambah lebih banyak lagi pembeli asuransi,” katanya.”Jadi itu pekerjaan rumah kita bersama baik bagi pemerintah, otoritas jasa keuangan, termasuk masyarakat. Jadi program edukasi, program membangkitkan kesadaran untuk berasuransi itu jadi penting,” sambungnya.Selain melakukan edukasi, upaya yang dilakukan pihaknya dalam mendorong pertumbuhan industri ini adalah dengan cara memberikan insentif fiskal. Kendati begitu, pihaknya masih ingin mengkaji terlebih dahulu apa-apa saja yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat.”Kita membuat peraturan yang lebih relaksasi, termasuk insentif fiskal. Memang belum ditentukan insentif apa, tapi itu diusulkan oleh forum, karena mau kita kaji dulu,” pungkasnya.

Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

daftarpresidendunia.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai  Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Strategi Akomodasi Dan Aliansi Jokowi

Presiden Joko Widodo mengangkat Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Edhy Prabowo menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Berbekal politik akomodasi, Jokowi punya koalisi gemuk demi membentuk satu pemerintahan tanpa oposisi.Jokowi mengangkat 34 menteri dan 12 wakil menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Berbeda dari susunan awal Kabinet Kerja, kali ini Jokowi mengakomodasi berbagai pihak, bahkan dari oposisi, yakni Partai Gerindra.Susunan awal Kabinet Kerja hanya melibatkan satu orang dari oposisi, yakni Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama dari Partai Persatuan Pembangunan. Pada Pilpres 2014, PPP masih mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.Lukman dipilih bukan hanya karena posisinya sebagai kader partai, tetapi juga berdasarkan latar belakang sebagai anggota Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar di Indonesia.Jokowi juga memberikan jatah kabinet kepada relawan, yakni sebagai wakil menteri. Ketua relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie diangkat menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) pada 25 Oktober 2019.

Awalnya, oposisi, seperti Partai Gerindra misalnya, rajin mengkritik pemerintahan Jokowi. Setelah Jokowi terpilih sebagai presiden 2019-2024, Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menyerukan agar masyarakat memboikot pemerintahan Jokowi. Namun tiba-tiba dia bungkam setelah partainya mendapat dua jatah menteri.Kritik lantas datang dari organ relawan Jokowi bernama Projo. Mereka tak terima jika oposisi mendapat bangku di kabinet. Padahal, selama ini, menurut Projo, relawan yang berjuang keras memenangkan Jokowi. Mereka pun mewacanakan akan membubarkan diri.

Politik Akomodasi Redam Kritik
Politik akomodasi ala Jokowi bukan hal baru. Hal yang sama pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan membentuk Sekretaris Gabungan (Sekgab) partai koalisi. SBY berharap Sekgab ini bisa memudahkan koordinasi antara partai koalisi seperti Demokrat, PAN, Golkar, PKB, PPP, dan PKS. Bedanya, SBY tidak mengakomodasi oposisi seperti PDI-P. Dampaknya, kebijakan SBY menaikan BBM selalu mendapat perlawanan dari PDI-P.

Politik akomodasi dilakukan untuk merangkul kaum minoritas. Arend d’Angremond Lijphart, ilmuwan politik asal Belanda, memperkenalkan teori akomodasi yang prinsipnya adalah pembagian jatah kekuasaan melalui buku Thinking about Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice (2008). bagi Lijphart, demokrasi konsosiasional (consociational democracy) memungkinkan negara bisa tetap stabil dengan “koalisi raksasa”.Dengan sistem politik seperti ini, Belanda bisa membentuk pemerintahan yang merangkul semua pihak. Di Belanda, mayoritas pihak yang bertikai adalah kelompok agama; kaum Kalvinis, Katolik Roma, kaum sosialis, dan kaum sekuler. Konsep Lijphart ini, menurut Britannica berjalan dari 1917-1967.Pilihan ini didasarkan pada manajemen kehidupan bersama di Belanda yang disebut “pilarisasi” (verzuiling). Dalam pilarisasi, masyarakat terbagi-bagi berdasarkan agama atau aliran politik. Tiap agama atau aliran politik ini melahirkan pranata sosialnya sendiri-sendiri. Orang Kristen akan membaca koran Kristen, orang Katolik akan dididik di sekolah Katolik, dan seterusnya.

Lijphart memandang perlu ada beberapa unsur penting agar konsosiasional bisa tercapai. Antara lain, harus ada “kartel elite” yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kaumnya, termasuk turunannya. Elite politik juga harus punya kesadaran bahwa kisruh politik tidak bisa diselesaikan tanpa kompromi.Para elite politik menyadari bahwa ketika semua kelompok ini saling bertikai, maka tidak akan ada yang untung. Akhirnya semua sepakat untuk bekerja sama.“Demokrasi konsosiasional berarti pemerintahan dirancang oleh kartel elite mengubah demokrasi dengan budaya politik yang terpecah-belah menuju demokrasi yang stabil,” tulis Lijphart (2008, hlm. 31).

Profesor Universitas Leiden, Rudy B. Andeweg dan Galen A. Irwin dalam Dutch Governments and Politics (1993) mencatat ada beberapa sebab konsosionalisme terhenti di Belanda. Di antara penyebabnya adalah hilangnya kepercayaan pada Gereja Katolik dan tiga golongan lainnya. Pada 1970, 243 pastor meninggalkan gereja dan hanya 48 pastor baru yang dilantik. Akibatnya, banyak kelompok kecil di bawahnya yang membentuk grup sendiri, bahkan partai politik.”Pada akhirnya, pilarisasi tak lagi didorong oleh para elite,” catat Andeweg dan Irwin.Dalam konteks Jokowi, konsosiasionalisme digunakan untuk meredam konflik yang terjadi setelah Pilpres 2019. Setelah kemenangan Jokowi-Ma’ruf, kubu Prabowo-Sandiaga yang menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilu. Dampak tudingan itu adalah demonstrasi berujung kerusuhan selama 21-22 Mei 2019 merespon hasil pemilu di Badan Pengawas Pemilu. Kejadian itu menewaskan setidaknya 10 orang.

Belum selesai kerusuhan tersebut diinvestigasi, demonstrasi besar-besaran kembali merebak di sejumlah kota dengan tajuk #ReformasiDikorupsi. Masyarakat sipil menuntut agar RKUHP dan revisi UU KPK tak disahkan.Meski sebagian besar hanya menolak UU KPK dan RKUHP, tapi media sosial seperti twitter ramai dengan tagar #TurunkanJokowi. Dalam salah satu aksi di Makassar 23 September 2019, salah satu poin tuntutan pun adalah Jokowi harus lengser. Pada kondisi politik yang tidak stabil, konsosasionalisme menjadi penting. Dalam teorinya, jika elite sudah berkompromi, maka golongan di bawahnya akan mengikuti.

Baca Juga : Jokowi Presiden Terbaik Asia Australia

Jika konsosionalisme Lijphart berpijak pada kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang, seperti suku, ras, agama, dan antar-golongan, pemerintahan hari ini sebenarnya tidak berusaha mengakomodasi itu alih-alih sekadar meredam konflik dengan merangkul oposisi politik, Partai Gerindra. Di sisi lain, segala perbedaan kultural itu memang tidak melulu diterjemahkan sebagai kemunculan partai-partai baru di luar yang kini dominan.Hanya saja, politik elite memang cenderung lebih adem belakangan ini. Dengan bergabungnya Gerindra, sebagian protes elit politik pada Jokowi telah sirna. Amien Rais yang terkenal vokal mengkritik Jokowi kini juga mulai nampak menahan diri.

“Kabinet ini menurut saya jangan dikritik dulu. Jadi berikanlah [waktu] ya tiga bulan sampai satu semester. Jangan belum apa-apa dikatakan ini kabinet yang tidak profesional, kabinet carut marut, kabinet yang membuat banyak problem,” kata Amien di Masjid Jami Kota Yogyakarta, Minggu (27/10/2019) malam.Ormas Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang dulu ramai mengkritik Jokowi juga tak banyak berkomentar ketika Prabowo ditunjuk sebagai menteri. Padahal, sebelumnya mereka mati-matian berusaha agar Jokowi tak lagi jadi presiden.

Jokowi Presiden Terbaik Asia Australia

Jokowi Presiden Terbaik Asia Australia

daftarpresidendunia.web.id Pada artikel kali ini kami akan memberikan artikel mengenai Jokowi Presiden Terbaik Asia Australia. Berikut ini artikel yang memberikan ulasan dan pembahasan mengenai Jokowi Presiden Terbaik Asia Australia

Jokowi semakin melambung. Saat ini, dia terpilih sebagai pemimpin terbaik di antara pemimpin Asia-Australia di 2019. Dia terpilih jadi pemimpin terbaik 2019 versi Bloomberg.Berdasarkan data Bloomberg yang diterima Antara, Sabtu (31/11), Jokowi adalah satu-satunya pemimpin negara yang memiliki performa positif dari seluruh aspek yang dinilai. Beberapa aspek yang dinilai antara lain, menaikkan kekuatan nilai tukar sampai 2,41 persen, menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif (5,02 persen skala tahun ke tahun), dan memeiliki tingkat penerimaan publik yang tinggi (69 persen).

Dari data tersebut juga diperoleh hasil bahwa jika dibandingkan dengan negara lain yang memiliki tingkat ekonomi setara atau lebih besar, prestasi Jokowi masih lebih menonjol.Hasil yang menyolok ini sangat terlihat jika dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina yang memiliki nilai tukar negatif, yaitu 4,26 dan 5,29 persen.

Jokowi dianggap mampu menekankan otoritasnya kepada lembaga politik di tahun 2016 dengan data bahwa dia mengendalikan dua per tiga kursi di parlemen. Program keberhasilan tax amnesty juga dianggap mampu membiayai program pembangunan infrastrukturnya.Berbeda dengan Jokowi, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye justru mendapat rapor merah dalam semua aspek. Penilaian angka merah ini didapatkan dari data bahwa nilai tukar Won melemah sebesar dua persen. Selain itu, angka pertumbuhan ekonominya pun hanya berada di angka 2,78 persen.

Geun Hye juga memiliki reputasi tingkat penerimaan publik yang rendah yaitu 4 persen saja. Kondisi tersebut pun membuat dia dipaksa untuk melepaskan jabatannya.Dari segi penerimaan publik paling tinggi diraih oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte (83 persen). Duterte juga mendapat nilai yang cukup baik dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi (7,1 persen), namun dalam urusan nilai tukar, nilainya merosot. Nilai tukar Peso menurun drastis sampai 5,29 persen.Pertukaran nilai mata uang yang paling rendah dimiliki oleh Presiden China Xi Jinping. Di masa kepemimpinannya, nilai tukar mata uangnya menurun sampai minus 6,63 persen.

Baca Juga : Presiden Yang Tidak Tarik Gaji

Untuk menentukan peringkat pemimpin terbaik se Asia-Australia, Bloomberg mendata delapan pemimpin. Mereka adalah Presiden Tiongkok XI Jinping, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Korea Selatan Park Geun-Hye, Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull (disebutkan tanpa berurutan peringkat)